pbg

Pembahasan Tuntas PBG Terupdate

Mari Simak Penjelasan Mengenasi PBG dan IMB

PBG IMB

Penjelasan PBG adalah sebagai berikut perlu diketahui saat ini IMB (Izin Mendirikan Bangunan) telah di hapus dan digantikan dengan istilah baru yaitu PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

PBG adalah sebagai perizinan yang diperuntukan kepada pemilik bangunan gedung untuk mengubah bangunan, membangun baru bangunan, mengurangi, dan/atau merawat sesuai standar teknis bangunan gedung, hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 pasal 1 poin 17 .

Dengan Keluarnya peraturan baru tersebut otomatis menjadi revisi dari aturan sebelumnya dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang IMB.

Berbeda dari IMB yang merupakan izin yang harus didapatkan sebelum ataupun saat mendirikan bangunan dengan teknis bangunan harus dilampirkan, maka PBG adalah aturan perizinannya yang mengatur bagaimana suatu banguna harus dibangun.

PBG adalah Perizinan Bangunan Gedung yang diwajibkan kepada para pemilik bangunan dalam membangun maupun megembangkan bangunannya.

PBG mengatur sebuah bangunan agar memenuhi standar teknis bangunan gedung yang sudah ditetapkan. Standar tersebut mencakup antara lain standar perencanaan, perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan kontruksi bangunan gedung, serta standar pemanfaatan bangunan gedung.

Selain itu PBG juga mengatur standar pembokaran bangunan gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) yag dilestarikan, Bangunan Gedung Hijau (BGH), ketentuan penyelenggaraan Bangunan  Gedung Fungsi Khusus (BGFK), Bangunan Gedung Negara (BGN), ketentuan dokumen, serta ketentuan pelaku penyelanggaraan bangunan gedung.

 

Lalu Apakah Fungsi Dari PBG ?

Setelah menyimak penjelasann di atas selanjutnya yang perlu diketahui dari PBG adalah fungsinya, berikut fungsi dari PBG. Dikutip dari situs resmi Sistemm Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), PBG memilik sejumlah fungsi, diantaranya:

  • Memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal
  • Mendata keberadaan rencana bangunan gedung
  • Memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya

 

Yang Akan Terjadi Bila Tidak Mengurus PBG

Apa yang akan terjadi bila tidak mengurus PBG atau mempebaruinya sesuai dengan kondisi bangunan saat ini?Menurut PP No.16 Tahun 2021, pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG akan dikenai sanksi administratif sebagai berikut:

 

Persyaratan Untuk Pengajuan PBG

Syarat utama dalam pengajuan PBG adalah dengan melengkapi dokumen untuk data diri pemilik atau pemohon, data bangunan gedung, data tanah, dan dokumen secara teknis, hal ini di kutip dari situs resmi SIMBG, berikut rinciannya:

  • Data diri : nama, nomor KTP, alamat tinggal, nomor telepon, dll
  • Data teknis bangunan : fungsi bangunan, jenis bangunan, tinggi bangunan, luas bangunan, dll
  • Data tanah : dokumen kepemilikan tanah, luas tanah, gambar batas tanah, dll
  • Data pelengkap : data umum, data teknis struktur, data teknis arsitektur, data teknis mekanikal, elektrikal, dan perpipaan

Cara Pengajuan PBG

Dalam pengajuan PBG ada 4 tahapan yang akan di lakukan, yaitu :

      1. Pendaftaran

Dalam pengajuan PBG tahapan pertama yang akan anda lakukan adalah pendaftaran dan membuat akun di situs SIMBG.

SIMBG merupakan sebuah sistem elektronik berbasis web dalam melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG (surat tanda bukti hak atau status kepemilikan bangunan gedung), RTB (Rencana Teknis Pembongkaran), dan pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Perlu di ketahui bahwa lembaga ini berada di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah anda membuat akun lalu anda baru bisa mengajukan permohonan izin PBG untuk hunian anda.

 

    2. Pemeriksaan Pemenuhan Standar Teknis

PBG IMB

 

Setelah semua data dan rencana teknis bangunan lengkap dan diserahkan melalui SIMBG, maka Sekertariat Dinas Teknis akan memeriksa dan verifikasi data tersebut. Bila data tersebut belum lengkap maka akan diminta untuk mengisi ulang, sedangkan jika data sudah benar dan lengkap tahap selanjutnya yaitu membuat jadwal konsultasi perencanaan kepada anda melalui SIMBG.

Tahap konsultasi perencanaan ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis yang meliputi dokumen rencana struktur dan rencana arsitektur, mekanikal, elektrikal, serta perpipaan.

Untuk PBG bangunan tinggal atau rumah tinggal tunggal dangan 1 tingkat atau 1 lamtai serta luas tidak lebih dari 72 meter persegi dan rumah tinggal dengan dua lantai dengan luas tidak lebih dari 90 meter persegi, pemeriksaan akan dilakukan oleh TPT (Tim Penilai Teknis).

Sedangkan untuk PBG selain dari keterangan di atas maka pemeriksaan akan dilakukan oleh TPA (Tim Profesi Ahli). Hasil dari pemeriksaan terssebut nantinya akan dituangkan dalam berita acara yang akan diunggah sekertariat ke SIMBG.

Seandainya ada pertimbangan teknis dalam berita acara, maka perlu dilakukan perbaikan dokumen rencana secara teknis bangunan. Proses ini terus akan diulang sampai rencana teknis dinilai sudah memenuhi standar teknis bangunan oleh TPT atau TPA.

 

3. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis

Bila dokumen dari renvana teknis telah memenuhi standar teknis, TPT atau TPA maka akan direkomendasikan penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.

Surat ini akan diterbitkan oleh dinas teknis. NAmun seandainya diketahui bahwa rencana teknis dinilai belum memenuhi standar teknis, TPT atau TPA akan meminta untuk pendaftaran ulang PBG.

 

4. Penetapan Nilai Retribusi Dan Pembayaran

Tahapan selanjutnya adalah akan dilakukan perhitungan dan penetapan nilai retribusi oleh Dinas Teknis. Nilai retribusi daerah ditetapkan berdasarkan indeks terintergrasi dan harga satuan retribusi. Ada pula harga satuan harga satuan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

 

Retribbusi ini diberikan kepada yang memohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas :

  • Layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis
  • Penerbitan PBG
  • Inspeksi Bangunan Gedung
  • Penerbitan SLF dan SBKBG
  • Percetakan plakat SLF

Jika nilai retribusi yang ditetapkan sudah diketahui, maka anda selanjutnya perlu membayarnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

 

5. Penerbitan PBG

Jika pembayaran retribusi sudah terbayarkan  dan pihak DPMPTSP juga telah mendapatkan bukti pembayaran tersebut, penerbitan PBG pun dapat dilakukan.

Seluruh proses pengajuan PBG, mulai dari pendaftaran sampai tahap penerbitan, bisa memakan waktu hingga 28 hari kerja, tergantung dari fungsi dan klasifikasi bangunan.

Jika Anda merasa kesulitan untuk mengajukan permohonan SLF di daerah Anda,  gunakanlah jasa konsultan SLF PT Kinarya Kompegriti Rekanusa. Jasa yang kami  tawarkan untuk Anda termasuk juga proses uji keandalan bangunan gedung yang  selanjutnya dirangkum ke dalam daftar simak pemeriksaan kelaikan bangunan  gedung.

Rekanusa adalah Perusahaan jasa Konsultan teknik yang melingkupi pekerjaan konsultasi enjiniring untuk perencana struktur sipil. Komitmen kami untuk  mendapatkan hasil dengan cara yang benar, dengan menjalankan tanggung jawab, melaksanakan dengan keunggulan menerapkan teknologi inovatif dan menangkap  peluang baru untuk pertumbuhan yang menguntungkan.

PBG adalah Layanan yang profesional, optimis, dan hebat adalah dedikasi kami untuk kepuasan  pelanggan, serta nilai kerja yang baik dan lingkungan kerja yang sehat, mempengaruhi  kami untuk memberikan layanan yang terbaik.

Info Penting:

Mari Bahas Apa Itu Audit Struktur Secara Tuntas!
Pembahasan Tuntas PBG Terupdate
Penjelasan Lengkap Tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Audit Energi Gedung, Apakah Penting?

Anda bisa menghubungi kami melalui sosial media kami dibawah ini :