Biaya mengurus PBG rumah tinggal terbagi dua: biaya jasa teknis (gambar DED & uji sondir) yang dibayar ke konsultan, dan retribusi resmi yang disetor ke kas daerah. Retribusi rumah tinggal relatif kecil karena disubsidi indeks fungsi hunian — nominal pastinya berbeda tiap Read More
Biaya mengurus SLF terdiri dari dua komponen: retribusi resmi pemerintah daerah yang umumnya Rp0 (berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 & UU Cipta Kerja), dan honorarium Pengkaji Teknis bersertifikat yang menjadi biaya riil utama. Besarnya bergantung pada luas bangunan, fungsi (hunian, komersial, Read More
Pabrik di kawasan industri Bekasi wajib memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sesuai PP No. 16 Tahun 2021. Tanpa SLF, fasilitas berisiko disegel dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dibekukan di OSS, sehingga rantai pasok dan ekspor bisa terhenti. PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa mengeksekusi Read More
PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa adalah penyedia utama jasa konsultan PBG dan SLF di Jakarta Selatan. Melalui audit struktur NDT dan validasi SIMBG, kami sebagai konsultan slf profesional menjamin penerbitan legalitas bangunan secara cepat. Oleh karena itu, pilih layanan kami guna memastikan keamanan Read More
Executive Summary Banyak faktor teknis sering menghambat penerbitan SLF pabrik lama, terutama ketiadaan peta utilitas dan inefisiensi energi. Oleh karena itu, PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa menawarkan solusi hibrida menggunakan GPR dan Audit Energi Level 2 untuk menjamin kepatuhan SIMBG tanpa mengganggu alur Read More
Konsultan Legalitas Bangunan Nasional kini menghadapi tantangan integrasi data antara standar rekayasa daerah dengan sistem SIMBG v3.2 yang kaku. Oleh karena itu, perusahaan dengan aset tersebar wajib memastikan Dokumen Rencana Teknis telah divalidasi oleh tenaga ahli dengan kualifikasi SKK Jenjang 9. Melibatkan Read More
Quick Answer: Saat ini, mengurus legalitas bangunan di Batam menghadirkan tantangan unik karena statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ). Faktanya, tumpang tindih kewenangan antara BP Batam (Lahan) dan Pemkot Batam (Bangunan) sering membingungkan pengusaha. Oleh karena itu, agar izin operasional tidak terhambat, Read More
Sektor konstruksi Indonesia kini menghadapi transformasi regulasi yang dinamis. Implementasi UU Cipta Kerja mengubah skema Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sistem ini berlaku sebagai standar teknis nasional yang ketat dan terintegrasi melalui platform digital SIMBG. Akurasi data teknis Read More
Panduan Legalitas Bangunan 2026 kini mewajibkan integrasi penuh antara sistem SIMBG v3.2 dan portal OSS RBA guna menjamin kepatuhan operasional gedung secara nasional. Oleh karena itu, pemilik aset wajib memiliki dua dokumen utama: PBG sebagai izin membangun dan SLF sebagai syarat operasional bisnis yang sah. Melibatkan tenaga ahli dengan kualifikasi SKK Jenjang 9 terbukti Read More
Banyak pengusaha mengalami izin operasionalnya di OSS tertahan karena belum mengunggah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang valid. Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, pemerintah mengintegrasikan SLF langsung dengan OSS RBA, sehingga tanpa SLF, Izin Operasional/Komersial spesifik (mis. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Read More
Copyright © 2025 PT.Kinarya Kompegriti Rekanusa – All rights reserved