Bangunan lama di Depok yang tidak sesuai dengan gambar IMB/PBG dapat dilegalkan melalui prosedur PBG Bangunan Eksisting. PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa memimpin proses ini dengan pendekatan teknis terintegrasi, yaitu audit struktur menggunakan metode Non-Destructive Test (NDT) yang divalidasi oleh tenaga ahli bersertifikat Read More
PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa memfasilitasi pengurusan perizinan bangunan (PBG/SLF) di Depok melalui audit struktur bangunan dan navigasi SIMBG v3.2 secara saintifik. Kami menjamin kepastian hukum operasional guna memitigasi risiko denda administratif hingga 10% nilai aset properti. Insinyur kami memvalidasi keandalan gedung guna Read More
Pemilik gedung dapat melegalkan bangunan yang sudah berdiri melalui skema PBG Bangunan Eksisting di portal SIMBG v3.2. Oleh karena itu, PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa menyediakan jasa pengurusan SLF dan audit teknis forensik guna menyusun Laporan Pengkajian Teknis (LPT) yang sah. Hasilnya, aset Read More
PT. Kinarya Kompegriti Rekanusa mengintegrasikan jasa konsultan legalitas bangunan dengan audit struktur forensik melalui metode NDT, UPV, dan GPR. Oleh karena itu, tenaga ahli kami yang bersertifikat SKK Jenjang 9 menjamin kepastian investasi dan kelulusan verifikasi portal SIMBG v3.2 guna memitigasi risiko Read More
Ya, lapangan padel indoor wajib memiliki PBG. Karena berupa bangunan tertutup dengan atap bentang lebar, rangka baja, dan dinding kaca tempered, fasilitas ini tergolong bangunan gedung fungsi usaha yang menuntut Persetujuan Bangunan Gedung sebelum dibangun. Verifikasi teknisnya lebih ketat daripada lapangan biasa Read More
Biaya mengurus PBG rumah tinggal terbagi dua: biaya jasa teknis (gambar DED & uji sondir) yang dibayar ke konsultan, dan retribusi resmi yang disetor ke kas daerah. Retribusi rumah tinggal relatif kecil karena disubsidi indeks fungsi hunian — nominal pastinya berbeda tiap Read More
Executive Summary Membangun lapangan padel komersial mewajibkan kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pengurusannya menuntut validasi rekayasa ketat, mulai dari uji sondir tanah, desain drainase, hingga perhitungan defleksi kaca struktural. Artikel ini membedah parameter teknis mendalam dan prosedur SIMBG guna menjamin keamanan investasi Read More
Konsultan Legalitas Bangunan Nasional kini menghadapi tantangan integrasi data antara standar rekayasa daerah dengan sistem SIMBG v3.2 yang kaku. Oleh karena itu, perusahaan dengan aset tersebar wajib memastikan Dokumen Rencana Teknis telah divalidasi oleh tenaga ahli dengan kualifikasi SKK Jenjang 9. Melibatkan Read More
Quick Answer: Saat ini, mengurus legalitas bangunan di Batam menghadirkan tantangan unik karena statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ). Faktanya, tumpang tindih kewenangan antara BP Batam (Lahan) dan Pemkot Batam (Bangunan) sering membingungkan pengusaha. Oleh karena itu, agar izin operasional tidak terhambat, Read More
Sektor konstruksi Indonesia kini menghadapi transformasi regulasi yang dinamis. Implementasi UU Cipta Kerja mengubah skema Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sistem ini berlaku sebagai standar teknis nasional yang ketat dan terintegrasi melalui platform digital SIMBG. Akurasi data teknis Read More